LONDON, KabarHijau.com — Inggris resmi memperkuat dukungan terhadap skema pendanaan hutan tropis global yang digagas Brasil, dengan mengucurkan pinjaman senilai US$541 juta kepada Tropical Forests Forever Facility (TFFF), sebuah mekanisme baru yang menjanjikan pembayaran tahunan kepada negara-negara yang berhasil menjaga kelestarian hutan tropisnya.
Brasil meluncurkan TFFF pada gelaran KTT iklim COP30. Skema ini dirancang untuk memberi imbalan finansial kepada negara-negara yang memenuhi syarat berdasarkan luas hutan tropis yang mereka pertahankan tetap berdiri setiap tahunnya.
Fasilitas ini menetapkan target awal penghimpunan modal publik sebesar US$10 miliar. Hingga saat ini hampir tiga perempat dari target tersebut telah berhasil diamankan. Dua sumber yang dikutip Reuters memperkirakan target itu akan tercapai penuh pada akhir tahun 2026.
Investasi Inggris ini masih menunggu proses uji tuntas (due diligence) final serta kesepakatan mengenai tata kelola, struktur, dan ketentuan pinjaman fasilitas tersebut.
Dari Hibah Menuju Investasi
Keputusan pemerintah Inggris ini memiliki makna yang melampaui sekadar besaran nominal komitmennya.
Pemerintahan Perdana Menteri Andy Burnham telah bergeser mendanai sejumlah komitmen iklim internasional melalui skema pinjaman, bukan lagi hibah. Kebijakan ini memungkinkan London tetap mempertahankan belanja iklimnya di tengah tekanan terhadap keuangan publik domestik.
Dalam struktur TFFF, negara-negara pemilik hutan tidak akan membayar kembali pinjaman Inggris secara langsung. Fasilitas ini justru dirancang untuk menghasilkan keuntungan investasi yang dipakai membayar kembali para investor sekaligus mendanai pembayaran berbasis kinerja kepada negara-negara peserta.
Pemerintah Inggris menyebut pendekatan ini sebagai pergeseran peran mereka, dari sekadar donor menjadi investor iklim.
London turut mengaitkan model pembiayaan ini dengan prioritas belanja domestik. Burnham menyatakan pada Juli lalu bahwa penghematan yang tercipta dari pengalihan sebagian kontribusi iklim dari hibah menjadi pinjaman akan membantu mendanai kebijakan pembatasan tarif bus.
Bagi investor korporasi dan institusi, struktur ini menambah upaya menjadikan pembiayaan alam (nature finance) lebih layak investasi. Selama bertahun-tahun, pemerintah di berbagai negara kesulitan menggerakkan modal swasta untuk konservasi hutan dalam skala yang dibutuhkan.
Ambisi Besar Senilai US$125 Miliar
TFFF pada akhirnya menargetkan penghimpunan dana hingga US$125 miliar. Dari total tersebut, US$25 miliar diharapkan berasal dari pemerintah dan lembaga publik lainnya.
Sisa modal akan memperluas basis keuangan fasilitas ini sekaligus membantu menghasilkan imbal balik untuk mendukung pembayaran kepada negara pemilik hutan.
Berbeda dari kebanyakan dana konservasi berbasis proyek, TFFF beroperasi lebih menyerupai dana abadi (endowment). Negara-negara peserta menerima pembayaran berdasarkan hasil verifikasi pelestarian hutan, bukan semata bergantung pada hibah yang terikat proyek tertentu.
Model ini berupaya menempatkan nilai ekonomi yang lebih besar pada hutan yang tetap dibiarkan utuh.
Direktur Eksekutif WWF-Brasil, Mauricio Voivodic, menyebut komitmen Inggris ini “sangat signifikan.” Ia menambahkan bahwa langkah tersebut “memperkuat perubahan yang diperlukan dalam cara dunia mengakui dan mendanai konservasi hutan tropis.”
Inggris turut berupaya mendapatkan peran dalam mekanisme pengawasan fasilitas ini. Peran tersebut akan memberi pemerintah Inggris visibilitas lebih besar atas investasinya sekaligus tata kelolanya, sembari menjaga kepentingan pembayar pajak.
Modal Publik Berpotensi Buka Pendanaan Lanjutan
Tercapainya target awal US$10 miliar berpotensi menjadi ujian penting bagi keberlangsungan model TFFF.
Komitmen publik lanjutan bisa saja menyusul. Reuters melaporkan bahwa tercapainya target pada akhir tahun berpotensi membuka jalan bagi pendanaan tambahan dari Amerika Serikat.
Tantangan yang lebih luas masih terbentang besar. Dunia kehilangan 8,1 juta hektare hutan secara permanen pada 2024, menurut sebuah kajian global terbaru. Angka tersebut membuat berbagai pemerintah tertinggal jauh dari komitmen internasional untuk menghentikan sekaligus memulihkan kembali laju deforestasi.
Bagi para pembuat kebijakan, investor, dan perusahaan yang memiliki komitmen terkait alam, TFFF menawarkan pendekatan berbeda untuk menutup kesenjangan pendanaan tersebut.
Keberhasilan skema ini akan bergantung pada tata kelola yang kredibel, pemantauan hutan yang andal, dan kemampuan menghasilkan imbal investasi yang memadai. Skema ini juga harus mampu memberikan pembayaran yang benar-benar berarti bagi negara pemilik hutan.
Komitmen Inggris memberi model TFFF satu lagi pendukung publik berskala besar. Yang lebih penting, langkah ini menguji proposisi inti TFFF, yakni apakah pemerintah dapat memanfaatkan modal investasi, bukan sekadar hibah, untuk mendanai perlindungan hutan dalam skala global.
Bagi Indonesia sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar dunia, perkembangan skema TFFF ini patut dicermati. Sebagai negara yang tengah mendorong berbagai mekanisme perdagangan karbon dan skema REDD+ yurisdiksi, Indonesia berpotensi menjadi salah satu penerima manfaat dari model pembiayaan berbasis hasil semacam ini, sekaligus dihadapkan pada tantangan yang sama soal kredibilitas pemantauan hutan dan tata kelola dana yang transparan.
