KabarHijau.com – Ketika air bah menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 lalu, mata kita terpaku pada angka korban manusia: lebih dari 1.000 jiwa melayang dan setengah juta warga mengungsi. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang memilukan. Namun, di balik jeritan manusia dan reruntuhan infrastruktur, ada keheningan yang jauh lebih mengerikan—suara hilangnya keanekaragaman hayati yang tak mungkin tergantikan.
Banjir ini bukan sekadar “bencana alam” akibat siklon tropis atau curah hujan ekstrem >300mm per hari. Ini adalah bencana ekologis buatan manusia yang menjadi vonis mati bagi ekosistem satwa liar Sumatera yang sudah di ujung tanduk.
Satwa Kunci di Ambang Kepunahan Total
Narasi media arus utama luput menyoroti bahwa lokasi banjir terparah—seperti Ekosistem Batang Toru di Sumatera Utara dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang di Aceh—adalah benteng terakhir bagi spesies critically endangered.
Data satelit pasca-bencana November 2025 menunjukkan kerusakan habitat yang masif. Di Batang Toru, habitat Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis)—kera besar paling langka di dunia dengan populasi tersisa kurang dari 800 individu—mengalami fragmentasi parah. Analisis awal menunjukkan sekitar 3.900 hektar hutan utuh di Blok Barat ekosistem ini lenyap tersapu longsor.
Estimasi konservasionis menyebutkan kita mungkin kehilangan 6-11% populasi Orangutan Tapanuli (sekitar 35-50 individu) dalam satu peristiwa ini saja. Bagi spesies dengan tingkat reproduksi lambat, kehilangan 1% populasi dewasa saja sudah cukup untuk mendorong mereka menuju kepunahan fungsional. Jika ini bukan keadaan darurat, lalu apa?
Di Aceh, situasi serupa menimpa Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus). Banjir di Aceh Tamiang dan Aceh Utara memutus koridor migrasi purba mereka. Laporan lapangan menemukan anak-anak gajah dan harimau yang terpisah dari induknya, mati terjebak lumpur, atau terpaksa masuk ke pemukiman warga yang juga sedang hancur, memicu konflik satwa-manusia yang tidak perlu.
Angka yang Berbicara: Deforestasi sebagai Biang Keladi
Menyalahkan hujan adalah bentuk kemalasan berpikir. Banjir November 2025 adalah “panen” dari benih kehancuran yang kita tanam bertahun-tahun.
Data yang dihimpun WALHI dan analisis citra satelit menunjukkan bahwa dalam periode 2016-2025, ketiga provinsi ini (Aceh, Sumut, Sumbar) telah kehilangan lebih dari 1,4 juta hektar hutan alam. Deforestasi ini bukan terjadi secara acak, melainkan sistematis melalui izin tambang, HGU sawit, dan proyek infrastruktur energi yang membelah jantung hutan.
Di Sumatera Barat, DAS Aia Dingin dan area hulu lainnya telah kehilangan fungsi spons alaminya. Ketika hutan diubah menjadi monokultur, tanah kehilangan porositas. Air hujan tidak lagi meresap ke dalam akuifer untuk menjadi cadangan air tanah, melainkan langsung meluncur sebagai surface runoff yang membawa material tanah (lumpur), menghantam apa saja di hilir.
Satwa liar adalah korban pertama dari alih fungsi ini. Sebelum air menenggelamkan rumah warga, “rumah” mereka (hutan) telah lebih dulu dirampas. Banjir hanyalah episode terakhir dari serial pengusiran paksa satwa liar Sumatera.
Kegagalan Kebijakan Tata Ruang
Analisis mendalam terhadap tata ruang menunjukkan adanya ketimpangan kebijakan yang fatal. Pemerintah daerah seringkali berdalih demi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memutihkan perambahan hutan atau memberikan izin di zona rawan bencana.
Kasus di Batang Toru adalah contoh paling nyata. Pembangunan infrastruktur energi di zona tektonik labil dan habitat satwa kunci adalah resep bencana yang sempurna. Longsor dan banjir bandang November 2025 di wilayah tersebut telah diprediksi oleh para ahli sejak bertahun-tahun lalu, namun diabaikan atas nama “investasi”.
Kita tidak bisa lagi menggunakan pendekatan business as usual. Restorasi hutan bukan sekadar menanam pohon seremonial, tetapi mengembalikan hak satwa atas ruang hidupnya.
Kesimpulan
Banjir Sumatera November 2025 harus menjadi titik balik. Pemerintah Pusat dan Daerah di Sumatera harus berani mengambil langkah radikal:
- Audit Lingkungan Menyeluruh: Cabut izin perusahaan (tambang/sawit) yang terbukti berada di dalam zona lindung DAS kritis dan habitat satwa kunci.
- Moratorium Permanen: Hentikan segala bentuk pembukaan lahan baru di Ekosistem Leuser, Batang Toru, dan Ulu Masen.
- Koridor Satwa sebagai Infrastruktur: Pembangunan koridor satwa harus dianggap sama pentingnya dengan pembangunan jalan tol. Tanpa koridor ini, satwa akan terus terisolasi dan mati.
Jika kita gagal bertindak sekarang, banjir berikutnya mungkin tidak hanya akan membawa lumpur, tetapi juga kabar bahwa Harimau Sumatera atau Orangutan Tapanuli telah resmi punah di alam liar. Saat itu terjadi, tidak ada tanggul raksasa manapun yang bisa menahan rasa malu kita sebagai bangsa yang gagal menjaga kekayaan alamnya sendiri.
