Jakarta, KabarHijau.com – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH/BPLH), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi meluncurkan Perdagangan Internasional Perdana Unit Karbon Indonesia melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon). Peresmian yang berlangsung di Main Hall BEI pada Senin (20/1) ini menjadi tonggak sejarah baru dalam pengelolaan perdagangan karbon di Indonesia.
Acara ini diresmikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif OJK Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, dan Direktur Utama BEI Iman Rachman.
Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan negara sahabat, anggota DPR RI, pimpinan kementerian/lembaga, serta pelaku usaha dan asosiasi terkait. Momen ini diharapkan menjadi awal kolaborasi yang solid untuk implementasi perdagangan karbon luar negeri.
Peluncuran ini merupakan wujud komitmen Indonesia setelah COP 29 dan sebagai langkah nyata pelaksanaan Artikel 6 Perjanjian Paris. Menteri Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa perdagangan karbon ini menjadi sarana untuk memperkuat pencapaian 2nd Nationally Determined Contribution (NDC) yang dijadwalkan disampaikan pada 10 Februari 2025.
Pemerintah Indonesia juga telah memperkuat ekosistem karbon melalui Sistem Registri Nasional (SRN), Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV), Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK), serta Otorisasi dan Corresponding Adjustment (CA). “Kami memastikan bahwa Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) yang dihasilkan memiliki integritas tinggi,” tegas Menteri Hanif.
Pada perdagangan internasional perdana ini, sebanyak 1.780.000 ton CO2e unit karbon telah diotorisasi, berasal dari sektor energi seperti PLTGU Priok Blok 4, PLTGU Grati Blok 2, PLTM Gunung Wugul, PLTGU PJB Muara Karang Blok 3, dan PLTGU PLN NP UP Muara Tawar.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengapresiasi kolaborasi cepat berbagai pihak, terutama KLH. Ia menyebut bahwa langkah ini menunjukkan kepemimpinan kuat pemerintah Indonesia dalam pasar karbon global.
Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, IDXCarbon mencatat kemajuan signifikan, dengan 100 partisipan terdaftar pada akhir 2024 dan volume perdagangan karbon mencapai satu juta ton unit karbon secara kumulatif.
Direktur Utama BEI Iman Rachman menekankan bahwa IDXCarbon dirancang mengintegrasikan praktik terbaik global. “Hari ini kami membuktikan kesiapan dan kelengkapan sistem IDXCarbon dalam mendukung perdagangan karbon domestik maupun internasional,” ujarnya.
Keberhasilan perdagangan karbon, menurut para pemangku kepentingan, sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, baik dari pemerintah, industri, perbankan, hingga filantropi. Inisiatif ini menjadi langkah kolektif menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.
