KabarHijau.com – Pasar karbon semakin menjadi perhatian dunia sebagai salah satu solusi dalam mencapai target iklim global. Namun, perjalanan menuju pasar karbon yang efektif dan kredibel bukanlah tanpa tantangan. Laporan Carbon Trends 2024 dari Bank Dunia mencatat bahwa nilai pasar karbon sukarela menurun hampir setengahnya tahun lalu, dari $1,87 miliar menjadi $723 juta, akibat kekhawatiran tentang integritas pengurangan emisi yang sebenarnya. Meski demikian, potensi pertumbuhan pasar karbon masih sangat besar, diproyeksikan mencapai $10 hingga $40 miliar pada 2030.
Keputusan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Pasal 6 Perjanjian Paris membawa angin segar bagi pasar karbon dengan memberikan legitimasi baru. Pasal ini memberikan pedoman kepada negara-negara dalam menggunakan kredit karbon untuk mencapai target iklim nasional mereka. Kredit karbon sendiri merupakan representasi dari pengurangan, penghapusan, atau pencegahan emisi gas rumah kaca, di mana satu kredit karbon setara dengan satu ton emisi gas rumah kaca.
Perdagangan Kredit Karbon: Peluang Baru di Pasar Global
Salah satu komponen penting dari Pasal 6 adalah mekanisme perdagangan kredit karbon antarnegara melalui pendekatan koperatif. Negara-negara kini dapat menjual dan membeli kredit karbon yang dapat dihitung sebagai kontribusi terhadap target iklim nasional. Fleksibilitas dalam pengaturan perdagangan ini menjadi nilai tambah, memungkinkan negara-negara untuk menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan mereka.
Di bawah aturan baru Pasal 6.2, aksi perusahaan di pasar karbon juga dapat dihitung sebagai kontribusi terhadap target iklim negara. Misalnya, jika sebuah perusahaan menjual kredit karbon ke luar negeri, negara pembeli dapat menghitung kredit tersebut untuk target emisi mereka, dengan catatan bahwa negara asal harus menyesuaikan target pengurangannya untuk menghindari penghitungan ganda.
Indonesia, sebagai salah satu negara yang serius dalam isu perubahan iklim, baru-baru ini meluncurkan platform perdagangan karbon internasional. Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mendukung implementasi Pasal 6. Meski begitu, proses otorisasi perdagangan kredit karbon masih menjadi tantangan di banyak negara. Contohnya, Ghana baru mengeluarkan surat otorisasi untuk Swiss pada akhir 2023, dua tahun setelah perjanjian ditandatangani. Kecepatan dalam proses otorisasi ini menjadi salah satu aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya di negara-negara penjual.
Standar Baru untuk Kredibilitas Pasar Karbon
Keputusan terbaru juga menetapkan standar baru untuk mengatasi penghitungan ganda dan estimasi berlebihan dalam emisi kredit karbon. Hal ini penting untuk membangun kredibilitas pasar karbon, mengingat kritik bahwa hanya sebagian kecil kredit karbon benar-benar mencerminkan pengurangan emisi di dunia nyata. Sebuah studi di Nature pada 2023 menunjukkan bahwa hanya 16% kredit karbon yang benar-benar mencerminkan pengurangan emisi.
Mekanisme kredit baru yang disebut Paris Crediting Mechanism menggantikan mekanisme lama (Clean Development Mechanism), dengan standar dan metodologi yang lebih ketat. Salah satu perubahan signifikan adalah penyesuaian ke bawah pada emisi baseline untuk memastikan penghitungan yang lebih akurat. Selain itu, mekanisme baru juga mengakomodasi permintaan terpendam (suppressed demand), memberikan perhatian pada komunitas yang sebelumnya tidak memiliki akses energi modern.
Tantangan dan Masa Depan Pasar Karbon
Meskipun ada kemajuan besar, tantangan implementasi masih ada, mulai dari kapasitas negara dalam mengelola pasar karbon hingga memastikan transparansi dalam transaksi. Namun, dengan dukungan internasional dan kerangka kerja yang lebih jelas, pasar karbon berpotensi menjadi instrumen utama dalam mendukung target iklim global.
Ke depan, upaya harus difokuskan pada membangun kapasitas di negara-negara berkembang, memastikan kelancaran proses otorisasi, dan menjaga kredibilitas sistem. Dengan langkah ini, pasar karbon dapat menjadi pilar penting dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon dan pencapaian tujuan iklim dunia.
