KabarHijau.com – Pada 20 Januari 2025, dunia menyaksikan momen penting lainnya dalam sejarah Amerika Serikat: pelantikan Presiden Donald Trump di Washington, D.C. Dengan slogan khasnya, “Make America Great Again,” Trump kembali meluncurkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial, salah satunya adalah strategi energi “America First.”
Strategi ini mencakup penarikan AS dari Perjanjian Paris, peningkatan produksi bahan bakar fosil, deregulasi, dan pengurangan pengawasan pemerintah. Sementara pendukungnya memandang langkah ini sebagai upaya memperkuat kemandirian energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, para kritikus khawatir terhadap dampak buruknya terhadap lingkungan dan posisi global AS dalam memimpin isu perubahan iklim.
Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menarik AS dari Perjanjian Paris, langkah yang sebelumnya juga ia ambil pada 2017. Perjanjian Paris yang disepakati pada 2015 bertujuan menahan kenaikan suhu global di bawah 2°C di atas level pra-industri. Namun, keputusan ini memicu kekhawatiran internasional tentang kemampuan komunitas global melawan perubahan iklim tanpa keterlibatan AS.
Dalam laporan Biennial Transparency Report 2024, proyeksi emisi gas rumah kaca AS memperlihatkan penurunan net emisi sebesar 29-46% pada 2030 dibandingkan level 2005. Namun, kebijakan Trump mengancam target ambisius ini dengan mendorong penggunaan bahan bakar fosil secara masif.
Darurat Energi Nasional
Trump mengumumkan darurat energi nasional dengan alasan krisis inflasi akibat kenaikan harga energi. Ia menyatakan bahwa Amerika akan kembali menjadi bangsa manufaktur dengan memanfaatkan cadangan minyak dan gas terbesar di dunia.
Langkah ini termasuk penghapusan regulasi untuk mempercepat eksplorasi minyak di kawasan sensitif seperti Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) di Alaska. Pemerintahannya mengklaim bahwa sumber daya Alaska penting untuk keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi.
Namun, langkah ini menghadapi oposisi kuat dari kelompok lingkungan dan masyarakat adat yang khawatir dampaknya terhadap iklim dan warisan budaya.
Mengurangi Dukungan terhadap Energi Terbarukan
Agenda energi Trump cenderung mengesampingkan energi terbarukan. S&P Global melaporkan bahwa pemerintahannya berencana menghapus leasing federal untuk proyek pengembangan tenaga angin. Trump juga menghentikan dana $5 miliar untuk pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik (EV) dan mencabut kredit pajak untuk EV.
Pendekatan ini memicu kekhawatiran industri yang telah berinvestasi besar dalam energi bersih. Sementara negara bagian seperti California tetap berkomitmen pada kebijakan energi terbarukan, AS berisiko tertinggal dari negara-negara seperti China dan Jerman dalam transisi energi global.
Dampak Kebijakan Trump pada Transportasi dan Emisi
Sektor transportasi, yang menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar, juga terkena dampak. Trump membatalkan mandat efisiensi energi dan insentif untuk kendaraan listrik. Kebijakan ini dapat memperlambat transisi ke transportasi bersih dan meningkatkan ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil.
Masa Depan Energi AS di Bawah Trump
Strategi energi Trump menekankan pada keuntungan ekonomi jangka pendek dengan mengorbankan perlindungan lingkungan dan posisi global AS. Keputusan keluar dari Perjanjian Paris serta dorongan terhadap bahan bakar fosil menjadi sorotan utama yang memicu perdebatan global.
Bagaimana strategi ini akan memengaruhi masa depan Amerika? Waktu dan dinamika kebijakan akan menjadi faktor penentu. Namun, bagi para pegiat lingkungan, langkah Trump merupakan kemunduran besar dalam upaya kolektif melawan perubahan iklim.