KabarHijau.com – Para legislator di Ohio dan West Virginia telah memperkenalkan rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mengatur penyimpanan karbon dioksida (CO2) di bawah tanah. Teknologi ini dianggap memiliki potensi untuk mengurangi emisi dari sumber industri dan mendukung transisi energi bersih.
Senat West Virginia telah mengesahkan RUU SB 627, yang memberikan wewenang kepada Divisi Sumber Daya Alam (DNR) negara bagian untuk menyewakan ruang pori bawah tanah di bawah taman-taman negara bagian guna penyimpanan karbon. Kebijakan ini merupakan pengembangan dari undang-undang sebelumnya yang telah mengizinkan penyewaan serupa di kawasan hutan negara bagian dan area pengelolaan satwa liar.
Meskipun versi terbaru SB 627 melarang gangguan permukaan di taman negara bagian untuk aktivitas pengeboran atau injeksi, sejumlah pihak masih mengkhawatirkan keamanan penyimpanan karbon bawah tanah. Para ahli geologi negara bagian mengakui bahwa sistem penyimpanan tersebut “tidak sempurna” dan berpotensi menghadapi risiko kebocoran.
Sementara itu, di Ohio, dua rancangan undang-undang identik mengenai penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS)—H.B. 170 dan S.B. 136—telah diperkenalkan di DPR dan Senat negara bagian. Jika disahkan, regulasi baru ini akan menempatkan otoritas pengawasan di bawah Departemen Sumber Daya Alam Ohio, yang berharap memperoleh persetujuan dari Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) untuk mengelola sumur injeksi karbon Kelas VI.
RUU ini mendefinisikan ruang pori bawah tanah sebagai bagian dari hak kepemilikan dan menetapkan kerangka regulasi untuk proyek CCS, termasuk prosedur penutupan sumur, perlindungan hukum bagi pelaksana, serta persyaratan pemantauan seismik. Selain itu, undang-undang ini memungkinkan pemilik lahan untuk menyewakan ruang pori mereka untuk penyimpanan karbon, dengan ketentuan bahwa proyek dapat dilakukan jika 75% pemilik ruang pori menyetujui konsolidasi lahan.
Baik Ohio maupun West Virginia berupaya menjadi pemimpin dalam teknologi sekuestrasi karbon, yang dipandang sebagai solusi potensial untuk dekarbonisasi industri. Namun, sejumlah pihak, termasuk kelompok lingkungan dan beberapa legislator, masih mempertanyakan kelayakan jangka panjang teknologi ini serta potensi risikonya, terutama terkait kebocoran karbon dan efektivitas pengawasan regulasi.
