Jakarta, KabarHijau.com — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan 17 lokasi indikatif yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) untuk cadangan karbon biru. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen nasional dalam menjaga ekosistem pesisir dan laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, menyebutkan penetapan lokasi KSNT akan menjadi representasi kepentingan nasional dalam mengelola ekosistem karbon biru.
“Ini akan mempresentasikan kepentingan nasional untuk pengelolaan ekosistem karbon biru,” ujarnya, dikutip dari Antara, Kamis (11/9/2025).
Fokus di Jawa Tengah dan Jawa Timur
Sejumlah lokasi prioritas telah dibidik, terutama di pesisir utara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wilayah ini akan menjadi fokus utama dalam program pemulihan ekosistem pesisir.
Karbon biru sendiri merupakan istilah untuk karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut, seperti hutan bakau (mangrove), padang lamun (seagrass), dan rawa pasang surut. Ekosistem ini mampu menyerap karbon dioksida (CO2) lebih besar dibandingkan hutan daratan. Diperkirakan 55% karbon global diserap oleh organisme laut dan tersimpan dalam biomassa maupun sedimen jangka panjang.
Pengembangan Meluas ke Kota-Kota Pesisir
Selain di Jawa, pengembangan karbon biru juga akan mencakup kawasan strategis nasional lain, termasuk aglomerasi kota-kota pesisir seperti:
- Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi),
- Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan),
- Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi).
KKP juga berencana mendorong Bangka Belitung yang merupakan situs warisan dunia agar dikembangkan menjadi carbon free island.
“Ke depan, hal-hal tersebut dapat direncanakan dan dikelola secara terintegrasi dengan prioritas perencanaan yang ada di masing-masing kawasan,” kata Kartika.
Lamun Jadi Potensi Perdagangan Karbon
Menurut KKP, ekosistem laut khususnya lamun memiliki peluang besar untuk masuk dalam skema perdagangan karbon global. Lamun disebut mampu menyimpan hingga 82.000 ton CO2 per kilometer persegi, menjadikannya aset penting dalam menghadapi krisis iklim.
Potensi tersebut dapat dimanfaatkan melalui berbagai mekanisme, baik di pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) maupun melalui kemitraan publik-swasta.
Tantangan Regulasi
Meski menjanjikan, pengembangan karbon biru masih menghadapi tantangan, terutama terkait regulasi. KKP menekankan pentingnya regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja serta Peraturan Presiden tentang nilai ekonomi karbon.
Regulasi tersebut dibutuhkan untuk menetapkan metodologi baku dalam mengukur kandungan karbon di ekosistem lamun sehingga implementasi di lapangan lebih mudah dan terukur.
Dengan langkah ini, pemerintah optimistis pengelolaan karbon biru tidak hanya berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, tetapi juga meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir melalui skema perdagangan karbon.
