Jakarta, KabarHijau.com – Pasar Asia Pasifik terus menunjukkan dominasinya dalam pasar karbon sukarela (voluntary carbon market/VCM) sepanjang Februari 2025. Kawasan ini mencatat kontribusi pasokan karbon ke pasar global sebesar 56% dan permintaan mencapai 61%.
Laporan dari BloombergNEF yang dirilis pada Jumat (14/3/2025) mengungkap bahwa penerbitan kredit karbon global dari Asia Pasifik mencapai 8,1 juta ton setara CO2 sepanjang Februari 2025. Volume ini mengalami kenaikan 26% dibandingkan bulan sebelumnya.
“Kredit yang diterbitkan berasal dari berbagai sektor, termasuk pertanian, pengelolaan ternak dan limbah, pencegahan deforestasi, serta pembangkitan energi,” tulis BloombergNEF dalam laporannya.
India menjadi kontributor terbesar dengan penerbitan 6,92 juta ton CO2 ekuivalen atau 86% dari total kredit karbon sukarela yang diterbitkan. Vietnam berada di peringkat kedua dengan kontribusi 8% atau sekitar 630.000 ton CO2, disusul China (260.000 ton) dan Kamboja (100.000 ton).
Dominasi Permintaan dari Asia Pasifik
Selain sebagai pemasok utama, kawasan Asia Pasifik juga menjadi pembeli terbesar kredit karbon sukarela dengan kontribusi 61% dari total permintaan global. India kembali menempati peringkat teratas dalam kategori ini dengan pengakhiran (retirement) kredit karbon mencapai 2,29 juta ton CO2 sepanjang Februari 2025. China berada di posisi kedua dengan volume retirement sebesar 1,41 juta ton, diikuti oleh Malaysia (1,37 juta ton) dan Indonesia (1 juta ton).
Beberapa perusahaan besar juga aktif dalam pembelian kredit karbon dari Asia Pasifik. Shell tercatat sebagai pembeli terbesar dengan 950.000 kredit karbon, diikuti oleh perusahaan energi asal Italia, Eni (800.000 ton), serta Hörmann dari Jerman (780.000 kredit karbon). Powershop dan Disney juga masuk dalam daftar dengan pembelian masing-masing sebesar 250.000 dan 140.000 kredit karbon.
Indonesia Perluas Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan
Di tengah meningkatnya aktivitas perdagangan karbon di Asia Pasifik, Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperluas perdagangannya di sektor kehutanan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa perdagangan karbon dari sektor ini segera diresmikan sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim dan percepatan ekonomi hijau.
“Program ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Raja Juli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Pada tahap awal, perdagangan karbon akan mencakup skema pengelolaan hutan oleh swasta (Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/PBPH) dan Perhutanan Sosial. PBPH memiliki potensi serapan 20-58 ton CO2 per hektare dengan harga US$5-10 per ton CO2, sementara Perhutanan Sosial dapat menyerap hingga 100 ton CO2 per hektare dengan harga mencapai 30 euro per ton CO2.
Pemerintah memperkirakan potensi perdagangan karbon sektor kehutanan pada 2025 mencapai 26,5 juta ton CO2, dengan nilai transaksi berkisar Rp1,6 triliun hingga Rp3,2 triliun per tahun. Jika dioptimalkan hingga 2034, potensi ini dapat meningkat hingga Rp258,7 triliun per tahun dengan kontribusi pajak sekitar Rp60 triliun.
Selain dampak ekonomi, perdagangan karbon sektor kehutanan juga diproyeksikan dapat menciptakan sekitar 170.000 lapangan kerja di berbagai lokasi proyek karbon di Indonesia.
Langkah Strategis Indonesia
Untuk memastikan daya saing dalam perdagangan karbon global, Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Utusan Khusus Presiden untuk Urusan Iklim, Hashim Djojohadikusumo. Pemerintah tengah mendorong penyelesaian Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan standar internasional seperti Verra, Gold Standard, dan Plan Vivo yang ditargetkan rampung pada Mei 2025.
Selain itu, pemerintah juga merevisi Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) guna meningkatkan efektivitas dan transparansi perdagangan karbon.
“Dengan berbagai langkah ini, kami optimistis perdagangan karbon sektor kehutanan akan menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim,” pungkas Raja Juli.
