KabarHijau.com – Pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) pada 2015 sempat dianggap sebagai titik balik dalam memberantas mafia migas. Namun, penetapan tujuh tersangka korupsi di lingkungan Pertamina dan KKKS pada Februari 2025 membuktikan satu hal: reformasi sektor energi Indonesia masih sekadar ilusi. Praktik korupsi yang terstruktur, melibatkan pejabat negara, pengusaha, dan aparat keamanan, terus menggerogoti kedaulatan energi negeri ini. Pertanyaan besarnya: apakah rezim kepemimpinan baru Prabowo Subianto memiliki keberanian politik untuk membongkar jaringan mafia yang telah mengakar selama puluhan tahun?
Petral: Cermin Kegagalan Transparansi
Petral, anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura, adalah bukti nyata bagaimana sistem pengelolaan migas Indonesia dibajak oleh segelintir elite. Audit forensik Kordha Mentha (2012–2014) mengungkap anomali pengadaan minyak senilai US$18 miliar—angka fantastis yang mencerminkan betapa mudahnya uang negara dikorupsi melalui mekanisme “kedok” seperti Maldives National Oil Company (NOC). Meski Petral dibubarkan, restrukturisasi Pertamina pasca-2015 tidak menjawab akar masalah: kultur tertutup dan minimnya akuntabilitas.
Pendirian subholding seperti Pertamina International Marketing & Distribution (2019) memang diklaim bukan pengganti Petral. Namun, fakta bahwa korupsi kembali terjadi di tubuh Pertamina periode 2018–2023—melibatkan direktur utama anak perusahaan—menunjukkan bahwa perubahan struktur bisnis tanpa disertai transparansi hanyalah lip service.
Mafia Migas: Monster yang Terus Bermetamorfosis
Kasus terbaru ini membongkar modus korupsi yang semakin canggih: kolusi antara pejabat Pertamina, kontraktor KKKS, dan pihak luar untuk mengatur pasokan minyak mentah dan produk kilang. Ekonom UGM Fahmy Radhi tepat menyebut mafia migas sebagai “jaringan terorganisir” yang hidup dalam simbiosis mutualisme dengan kekuasaan. Mereka bukan hanya merampok APBN, tetapi juga membebani rakyat melalui harga BBM yang tak rasional dan ketahanan energi yang rapuh.
Ironisnya, meski kasus korupsi terus terungkap, tidak ada upaya sistematis untuk meninjau ulang kontrak migas, memperkuat pengawasan BUMN, atau membuka akses publik terhadap data pengadaan. Padahal, tanpa transparansi, subholding-subholding Pertamina hanya akan menjadi “Petral baru” dengan wajah yang berbeda.
Prabowo dan Ujian Kepemimpinan: Berani Berperang atau Jadi Bagian dari Masalah?
Fahmy Radhi menyerukan kepada Prabowo Subianto untuk memimpin langsung pemberantasan mafia migas. Seruan ini relevan, sebab Presiden terpilih 2024 ini kerap menggaungkan jargon “kedaulatan energi”. Namun, tantangannya tidak kecil. Jaringan mafia migas telah merasuk ke dalam birokrasi, legislatif, hingga militer. Mereka bukan sekadar pelaku korupsi, tetapi aktor yang memiliki akses untuk mempengaruhi kebijakan.
Jika Prabowo serius, langkah pertama yang harus diambil adalah:
- Membuka Seluruh Data Pengadaan Migas: Transparansi kontrak, harga, dan alur distribusi harus dijamin melalui platform publik.
- Memutus Hubungan Kotor antara Pejabat dan Pengusaha: Audit menyeluruh terhadap anak perusahaan Pertamina dan KKKS, dengan melibatkan lembaga independen.
- Reformasi Hulu Migas: Meninjau ulang kontrak kerja sama yang merugikan negara, seperti bagi hasil tidak seimbang atau skema transfer pricing.
- Penegakan Hukum tanpa Tebang Pilih: Tidak hanya menargetkan “kambing hitam” tingkat menengah, tetapi menyelidiki keterlibatan elite politik dan militer.
Kedaulatan Energi atau Kedaulatan Mafia?
Korupsi migas adalah pengkhianatan terhadap konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, selama mafia migas masih bercokol, kekayaan migas hanya mengalir ke kantong segelintir orang.
Prabowo memiliki momentum untuk menulis sejarah: menjadi presiden yang memberantas korupsi sistemik atau terjebak dalam lingkaran mafia yang sama. Jika ia gagal, Indonesia tak hanya kehilangan triliunan rupiah, tetapi juga masa depan energi bersih yang berkeadilan. Sebab, korupsi di sektor fosil hari ini adalah penghambat transisi energi esok hari.
Mafia migas harus dimusnahkan—bukan karena tekanan publik, tetapi karena ia adalah musang berbulu domba yang menggerogoti kedaulatan negara dari dalam.
