KabarHijau.com – Kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina yang mengakibatkan kerugian hingga Rp193,7 triliun per tahun (2018-2023) bukan sekadar masalah hukum, tetapi tamparan keras bagi reputasi BUMN strategis ini. Kekecewaan publik semakin memuncak ketika Kejagung mengungkap modus pengoplosan Pertalite ke Pertamax, yang mengindikasikan lemahnya pengawasan internal. Di tengah sorotan ini, masyarakat ramai membandingkan Pertamina dengan Petronas, raksasa energi Malaysia, yang justru pernah “berguru” dari Pertamina di masa lalu. Ironi ini patut menjadi bahan refleksi: mengapa perusahaan yang dulunya menjadi panasan kini tertinggal jauh?
Sejarah yang Terbalik: Dari Guru ke Murid
Dalam wawancara dengan Tempo (2008), Tan Sri Mohd. Hassan Marican, mantan CEO Petronas Dagangan Berhad, mengakui bahwa Petronas belajar banyak dari Pertamina, khususnya dalam skema production sharing contract (PSC). “Pertamina telah menggunakan sistem yang menjadi standar dunia, dan kami harus mempelajarinya,” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan betapa Pertamina pernah menjadi pionir tata kelola migas di Asia Tenggara. Sayangnya, kejayaan itu seperti terkikis oleh praktik korupsi dan inefisiensi yang sistemik. Sementara Petronas, yang didirikan 21 tahun setelah Pertamina (1957 vs 1978), kini menjelma menjadi perusahaan energi global dengan aset Rp2.837 triliun (2024), hampir dua kali lipat aset Pertamina (Rp1.452 triliun).
Angka yang Bicara: Efisiensi vs Pemborosan
Perbandingan kinerja keuangan kedua perusahaan mempertegas jurang yang lebar. Meski pendapatan Pertamina (US$75 miliar/Rp1.210 triliun) lebih tinggi dari Petronas (Rp1.184 triliun), laba sebelum pajak (EBITDA) Petronas mencapai Rp422 triliun—hampir setara dengan separuh pendapatan Pertamina. Artinya, Petronas jauh lebih efisien dalam mengelola biaya operasional. Di sisi lain, kasus korupsi Pertamina yang merugikan negara hampir Rp200 triliun per tahun—hampir 16% dari total pendapatannya—menunjukkan betapa kebocoran anggaran dan penyimpangan telah menjadi “lubang hitam” yang menggerogoti kinerja.
Akar Masalah: Tata Kelola dan Transparansi
Keunggulan Petronas tidak lepas dari komitmennya terhadap tata kelola korporasi yang ketat. Sejak awal, perusahaan ini dibangun dengan prinsip profesionalisme dan independensi politik, meski tetap dimiliki negara. Sementara Pertamina, meski berusia lebih tua, kerap terjebak dalam kepentingan politik dan intervensi birokrasi. Skandal pengoplosan BBM dan manipulasi data produksi adalah bukti bahwa sistem pengawasan internal perusahaan ini rapuh. Belum lagi kompleksitas struktur bisnisnya: Pertamina mengelola 260 entitas, termasuk subholding dan asosiasi, yang berpotensi menciptakan celah korupsi.
Langkah ke Depan: Belajar dari Masa Lalu
Pertamina perlu melakukan transformasi radikal. Pertama, penertiban struktur bisnis dengan memangkas entitas yang tumpang tindih dan tidak produktif. Kedua, penguatan pengawasan internal, termasuk integrasi teknologi blockchain untuk memantau distribusi BBM guna mencegah pengoplosan. Ketiga, independensi manajemen dari intervensi politik—seperti yang dilakukan Petronas dengan membentuk dewan direksi yang profesional. Terakhir, Pertamina harus kembali ke filosofi awalnya sebagai pelayan kepentingan nasional, bukan sekadar mesin pendapatan bagi segelintir elite.
Penutup: Momentum untuk Bangkit
Fakta bahwa Petronas pernah berguru dari Pertamina seharusnya menjadi cambuk untuk bangkit. Krisis ini adalah momentum bagi Pertamina untuk melakukan reset dengan menjadikan skandal korupsi sebagai titik balik reformasi. Jika Malaysia bisa membangun Petronas menjadi perusahaan kelas dunia, Indonesia—dengan sumber daya yang lebih melimpah—seharusnya mampu melakukan hal yang sama. Namun, semua itu dimulai dari keberanian membersihkan “lumpur” korupsi dan menata ulang tata kelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Seperti kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari—jika Pertamina tak ingin terus menjadi “murid” dari mantan “murid”-nya sendiri, kini saatnya berlari mengejar ketertinggalan.
