Jakarta, KabarHijau.com – Lembaga think tank Institute for Essential Services Reform (IESR) merilis laporan terbaru berjudul “Unlocking Indonesia’s Renewables Future: The Economic Case of 333 GW of Solar, Wind, and Hydro Projects”. Studi ini mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 333 Gigawatt (GW) potensi energi terbarukan (EBT) dari tenaga surya, angin, dan hidro skala utilitas yang layak secara ekonomi. Angka ini jauh melampaui target pemerintah dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030 yang mencanangkan 75 GW EBT.
Potensi Besar dengan Distribusi Geografis Beragam
Berdasarkan analisis geospasial dan simulasi keuangan, berikut rincian potensi EBT yang layak dikembangkan:
- Tenaga Surya (PLTS): 165,9 GW
- Lokasi tertinggi: Papua, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur.
- Situs dengan Equity Internal Rate of Return (EIRR) tertinggi mencapai 37,4% di Jayapura.
- Tenaga Angin (PLTB): 167 GW
- Konsentrasi terbesar di Maluku, Papua Selatan, dan Sulawesi Selatan.
- Situs di Maluku Selatan Barat mencapai EIRR 30,9%.
- Hidro Mini (PLTM): 0,7 GW
- Dominan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, dengan EIRR sekitar 10,5%.
Total potensi teknis EBT Indonesia bahkan mencapai 584,5 GW, namun hanya 333 GW yang memenuhi kriteria kelayakan ekonomi (EIRR di atas biaya modal/WACC 6,96%). Studi ini menegaskan bahwa Indonesia mampu memenuhi target 34% bauran EBT pada 2030 sesuai komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP).
Rekomendasi Kunci untuk Akselerasi EBT
IESR memberikan rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan:
- Pemerintah:
- Integrasikan alokasi lahan EBT dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Sederhanakan perizinan melalui sistem One Single Submission (OSS) dan tingkatkan transparansi data.
- PLN:
- Perluas jaringan transmisi untuk mengakomodasi proyek EBT di wilayah potensial.
- Lakukan pengadaan proyek EBT secara bundling untuk efisiensi biaya.
- Pengembang:
- Fokus pada proyek ber-EIRR tinggi dan optimalkan desain finansial.
Tantangan dan Peluang
Meski potensi besar, investasi EBT Indonesia masih terhambat regulasi ambigu, risiko lahan, dan ketimpangan alokasi risiko dalam kemitraan. Laporan ini menekankan pentingnya kepastian kebijakan, insentif fiskal, dan kolaborasi multipihak untuk merealisasikan transisi energi.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menyatakan, “Indonesia berada di persimpangan kritis. Dengan kebijakan tepat, EBT bukan hanya solusi iklim, tapi juga penggerak ekonomi hijau yang inklusif.”
Lengkapnya, temuan ini bisa diakses di laporan IESR: Unlocking Indonesia’s Renewables Future.
