Mengungkap Fakta di Balik Pasar Karbon
Perubahan iklim bukanlah bencana alam murni. Krisis ini adalah hasil dari keputusan, praktik, dan kebijakan yang dipertahankan oleh sekelompok aktor tertentu demi kepentingan mereka sendiri. Sementara itu, dampaknya bersifat global dan paling parah dirasakan oleh komunitas yang justru memiliki andil paling kecil dalam menciptakan krisis ini.
Perubahan iklim tidak bisa dilepaskan dari sejarah kolonialisme dan kapitalisme. Pemahaman atas sejarah ini sangat penting untuk mengungkap asal-usul serta promosi pasar karbon. Tanpa konteks ini, solusi terhadap krisis iklim berisiko hanya ditangani secara teknokratis, bukan dengan pendekatan yang adil dan berkeadilan.
Batu Bara dan Kolonialisme
Ilmu pengetahuan secara tegas menunjukkan bahwa pembakaran bahan bakar fosil adalah penyebab utama krisis iklim. Data historis dan emisi per kapita mengungkapkan bahwa negara-negara industri di Global North bertanggung jawab atas 92% dari kelebihan emisi yang menyebabkan perubahan iklim. Namun, tidak semua orang di negara-negara tersebut memiliki tanggung jawab yang sama. Hanya 75 perusahaan milik investor yang menyumbang sekitar sepertiga dari emisi global, dan 125 miliarder dunia menyumbang 393 juta ton CO₂ per tahun—lebih banyak daripada total emisi Chile dan Argentina pada tahun 2022.
Revolusi Industri di abad ke-19, yang dimulai di Inggris, bergantung pada batu bara dan kolonialisme. Koloni menyediakan bahan mentah bagi pabrik-pabrik di Inggris, sementara banyak koloni, seperti India, mengalami de-industrialisasi paksa agar menjadi pasar bagi produk-produk Inggris. Batu bara juga menggerakkan kapal perang kekaisaran Inggris, yang meningkatkan mobilitas dan kekuatan mereka dalam mendominasi dunia. Dengan demikian, kolonialisme dan kapitalisme berkembang seiring dengan ekspansi bahan bakar fosil.
Minyak, Gas, dan Agenda Neo-Kolonial
Jika abad ke-19 dikuasai oleh batu bara, abad ke-20 menyaksikan ekspansi besar-besaran minyak dan gas. Perusahaan-perusahaan energi utama, terutama dari Eropa dan Amerika Utara, mendapatkan akses ke cadangan fosil melalui eksploitasi tanah, tenaga kerja, dan budaya masyarakat di berbagai belahan dunia.
Perusahaan-perusahaan minyak raksasa Barat, yang dikenal sebagai Seven Sisters, mendapat akses istimewa ke cadangan minyak di berbagai koloni. Misalnya, Shell di Nigeria dan British Petroleum (BP) di Persia (sekarang Iran) yang kala itu masih diduduki Inggris.
Ketika negara-negara di Global South mulai memperoleh kemerdekaan, banyak di antara mereka yang mengalami kudeta atau intervensi rezim jika kebijakan mereka dianggap tidak menguntungkan kepentingan ekonomi bekas penjajah atau korporasi Barat. Misalnya, pada tahun 1953, Perdana Menteri Iran, Mohammed Mossadegh, digulingkan melalui kudeta yang didukung oleh AS karena kebijakan nasionalisasi minyaknya. Hal yang sama terjadi di Indonesia pada tahun 1965, di mana CIA mendukung militer dalam menumpas komunisme dan menempatkan Soeharto sebagai pemimpin yang membuka akses luas bagi kepentingan minyak Barat.
Presiden pertama Ghana, Kwame Nkrumah, adalah salah satu pemimpin yang mengidentifikasi praktik ini sebagai neo-kolonialisme. Ia menulis:
“Esensi neo-kolonialisme adalah bahwa negara yang tunduk padanya, secara teori, merdeka… Namun dalam kenyataannya, sistem ekonomi dan kebijakan politiknya diarahkan dari luar.”
Skandal Elf Affair di Prancis menunjukkan bagaimana perusahaan minyak digunakan untuk mempertahankan kendali atas bekas koloni di Afrika. Investigasi pengadilan mengungkap bahwa eksekutif perusahaan Elf (sekarang bagian dari TotalEnergies) telah menopang diktator seperti Omar Bongo di Gabon dan melakukan korupsi besar-besaran yang merugikan rakyat Afrika.
Neo-kolonialisme semacam ini masih berlangsung hingga sekarang. Studi terbaru menunjukkan bahwa negara-negara Global North terus mengeksploitasi sumber daya tanah, tenaga kerja, dan energi dari Global South untuk kepentingan ekonomi mereka.
Bahan Bakar Fosil dan Neoliberalisme
Pada 1970-an, Timur Tengah melampaui Amerika Utara sebagai kawasan penghasil minyak terbesar. Namun, meski nasionalisasi dilakukan, sistem ekonomi yang berjalan tetap mempertahankan dominasi kapitalis dan neo-kolonial.
Pada tahun 1974, Menteri Luar Negeri AS, Henry Kissinger, membuat kesepakatan rahasia dengan Arab Saudi agar minyak hanya dijual dalam mata uang dolar. Ini mengokohkan dolar sebagai mata uang cadangan global dan secara efektif memaksa dunia untuk menopang ekonomi AS.
Perjanjian ini membuka jalan bagi AS dan sekutunya untuk menerapkan kebijakan ekonomi neoliberal di Global South. Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, yang didominasi oleh Barat, mendorong privatisasi, liberalisasi perdagangan, dan pengurangan subsidi demi kepentingan investor dari Global North. Akibatnya, negara-negara Global South kehilangan kendali atas ekonomi mereka, sementara kekayaan mereka terus mengalir ke negara-negara industri.
Menyelamatkan Kapitalisme dari Krisis Iklim
Perusahaan bahan bakar fosil telah lama menyadari dampak iklim dari operasi mereka, tetapi mereka memilih untuk mendanai gerakan penyangkalan perubahan iklim demi mempertahankan kekuasaan dan keuntungan.
Konferensi Bumi PBB tahun 1992 menghasilkan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yang mengakui bahwa negara-negara maju memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mengurangi emisi. Namun, demi melindungi kepentingan korporasi, konsep pasar karbon mulai diperkenalkan.
Ide dasar pasar karbon adalah bahwa perusahaan dapat menebus emisi mereka dengan membeli kredit karbon dari proyek-proyek yang diklaim mengurangi emisi, seperti perlindungan hutan atau penanaman pohon. Tetapi kenyataannya, banyak kredit karbon yang diperdagangkan tidak benar-benar mengurangi emisi.
Pasar Karbon dan Reproduksi Sistem Kolonial
Pasar karbon pada dasarnya melanggengkan ketidakadilan kolonial. Dengan adanya mekanisme ini, negara dan perusahaan di Global North tetap bisa mencemari lingkungan tanpa benar-benar mengurangi emisi mereka, sementara Global South menjadi tempat bagi proyek-proyek offset yang sering kali menyebabkan perampasan tanah dan penggusuran masyarakat adat.
Dalam banyak kasus, proyek offset karbon menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap tanah mereka sendiri. Alih-alih mengatasi akar permasalahan krisis iklim, pasar karbon hanya menjadi alat bagi perusahaan untuk melanjutkan praktik bisnis seperti biasa (business-as-usual).
Konsep ini dikenal sebagai green colonialism atau carbon colonialism, di mana sumber daya alam dan kehidupan masyarakat di Global South dikorbankan demi kepentingan ekonomi Global North.
Untuk memahami masa depan, kita harus belajar dari masa lalu. Pasar karbon tidak hanya gagal mengatasi krisis iklim, tetapi juga memperpanjang warisan kolonialisme dan kapitalisme yang eksploitatif. Oleh karena itu, solusi iklim yang berkeadilan harus didasarkan pada keadilan sosial, bukan pada mekanisme pasar yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
