KabarHijau.com – Mayoritas negara di dunia kemungkinan besar akan gagal memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan untuk menyerahkan rencana nasional mereka dalam upaya menekan laju perubahan iklim. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar terhadap komitmen global dalam menekan emisi karbon dan membatasi pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius.
Meski batas waktu tersebut semakin dekat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tampaknya tidak terlalu khawatir terhadap kemungkinan keterlambatan ini. Simon Stiell, Kepala Urusan Iklim PBB, dalam pidatonya di Brasil pada Kamis (8/2) menegaskan bahwa kualitas dari rencana nasional lebih penting dibanding sekadar memenuhi tenggat waktu.
“Karena dokumen ini adalah salah satu kebijakan paling penting yang akan dibuat pemerintah di abad ini, maka kualitasnya harus menjadi prioritas utama,” ujar Stiell. Ia menambahkan bahwa mengambil sedikit lebih banyak waktu untuk memastikan rencana tersebut lebih baik adalah langkah yang masuk akal agar benar-benar memberikan dampak signifikan bagi upaya mitigasi perubahan iklim.
Target Global Masih Jauh dari Harapan
Saat ini, target pengurangan emisi yang telah ditetapkan masih jauh dari memadai. Berdasarkan perhitungan PBB, dunia perlu mengurangi emisi karbon sekitar 50% pada dekade ini jika ingin tetap berada di jalur yang aman untuk menekan pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius. Namun, berdasarkan kebijakan yang ada saat ini, suhu global diproyeksikan meningkat hingga 2,6 – 2,8 derajat Celsius pada akhir abad ini.
Negara-negara berkembang menuntut agar kelompok G20, yang bertanggung jawab atas sekitar 80% emisi global, mengambil langkah yang lebih cepat dan tegas. Ilana Seid, Duta Besar Palau untuk PBB sekaligus Ketua Aliansi Negara Kepulauan Kecil, mengatakan bahwa kepemimpinan negara-negara besar sangat diperlukan untuk menunjukkan ambisi nyata dalam menekan laju pemanasan global.
“Kami membutuhkan pengurangan emisi yang dalam, cepat, dan berkelanjutan sesuai dengan target 1,5 derajat Celsius. Di tengah krisis iklim yang semakin buruk, kerja sama internasional harus lebih ditingkatkan,” tegasnya, dikutip The Guardian.
Sementara itu, Ali Mohamed, Ketua Negosiator Kelompok Afrika dan Utusan Khusus Kenya untuk Perubahan Iklim, menyatakan bahwa ketidakadilan iklim masih terjadi karena hanya beberapa negara, khususnya anggota G20, yang bertanggung jawab atas sebagian besar polusi global. “Mereka harus bertanggung jawab atas dampak yang telah ditimbulkan,” ujarnya.
Gejolak Politik AS dan Dampaknya bagi Perubahan Iklim
Selain tantangan teknis dan politik di berbagai negara, kebijakan Amerika Serikat juga menjadi faktor penentu dalam keberlanjutan agenda iklim global. Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih dapat memperburuk situasi, mengingat rekam jejaknya dalam menarik AS dari Perjanjian Paris serta kebijakan proteksionisnya yang mengganggu perdagangan internasional.
Dengan AS yang berpotensi kembali mengabaikan komitmen iklim, beberapa negara penghasil emisi besar seperti China, Rusia, dan Arab Saudi mungkin juga akan mengendurkan target pengurangan emisi mereka. Hal ini bisa memperlambat transisi energi global serta memperburuk dampak perubahan iklim dalam beberapa dekade ke depan.
Rencana Aksi dan Harapan di COP30
Di bawah Perjanjian Paris 2015, setiap negara diharuskan mengajukan rencana aksi nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) setiap lima tahun. Tahun ini, batas waktu pengajuan NDC adalah 10 Februari, sembilan bulan sebelum COP30 di Brasil pada November 2025. Namun, sejauh ini hanya sedikit negara yang telah menyerahkan dokumen tersebut.
Negara-negara seperti Brasil, Uni Emirat Arab, dan Inggris telah menyerahkan NDC terbaru mereka. Inggris, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer, telah berjanji untuk mengambil peran kepemimpinan dalam aksi iklim global. Sementara itu, salah satu tindakan terakhir Joe Biden sebelum meninggalkan jabatannya sebagai Presiden AS adalah mengajukan NDC baru, meskipun dokumen tersebut sekarang lebih bersifat simbolis di tengah ketidakpastian politik di Washington.
China, sebagai penyumbang emisi terbesar dunia, juga menghadapi dilema besar. Negara ini telah membuat kemajuan besar dalam investasi energi terbarukan, tetapi masih bergantung pada batu bara. Para ahli menilai bahwa jika China dapat mencapai puncak emisi tahun ini dan menguranginya sebesar sepertiga pada 2035, dampaknya akan sangat besar bagi upaya mitigasi global.
“China memiliki peluang besar untuk mencapai target tersebut berdasarkan perkembangan energi bersih yang sangat pesat,” kata Li Shuo, Direktur China Climate Hub di Asia Society Policy Institute. Namun, ia juga memperingatkan bahwa dinamika politik internal dan hubungan dengan AS dapat memengaruhi kebijakan iklim Beijing.
Masa Depan Kebijakan Iklim Global
Selain pengurangan emisi karbon, para pakar juga menyoroti pentingnya pengurangan gas metana yang jauh lebih kuat dalam memerangkap panas dibanding karbon dioksida. Pengurangan metana hingga setengahnya dapat menghindari kenaikan suhu global sebesar 0,25 derajat Celsius pada 2030.
Durwood Zaelke, Presiden Institute for Governance and Sustainable Development, mengatakan bahwa “Metana adalah rem darurat yang dapat memperlambat pemanasan cukup untuk mencegah kita melampaui batas titik kritis yang tidak dapat dikembalikan.” Oleh karena itu, semua negara didorong untuk memasukkan strategi pengurangan metana dalam NDC mereka.
Meski prospek untuk mencapai target 1,5 derajat Celsius tampak suram, para diplomat iklim tetap optimis bahwa NDC yang diajukan di COP30 dapat disesuaikan dan ditingkatkan seiring waktu. Jika negara-negara berhasil menyusun rencana yang lebih ambisius dan memastikan pendanaannya, maka masih ada peluang bagi dunia untuk menghindari dampak terburuk dari krisis iklim.
