Jakarta, KabarHijau.com – Institute for Essential Services Reform (IESR) menegaskan bahwa transisi energi bersih merupakan prasyarat bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan daya saing global. Pernyataan ini merespons berbagai dinamika dalam implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) serta kebijakan energi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam ESG Sustainability Forum 2025, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menyatakan bahwa JETP telah gagal karena tidak ada dana yang cair, serta menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana memensiunkan PLTU batubara pada 2040. Pernyataan ini dinilai keliru oleh IESR, karena data menunjukkan bahwa pendanaan JETP terus berjalan dengan berbagai skema, termasuk hibah, bantuan teknis, ekuitas, dan pembiayaan proyek bilateral maupun multilateral.
Dukungan Pendanaan dan Implementasi JETP
IESR mengungkapkan bahwa hingga Desember 2024, dana sebesar USD 230 juta telah dicairkan untuk 44 program melalui hibah dan bantuan teknis. Selain itu, USD 97 juta untuk 11 program lainnya masih dalam proses persetujuan. Beberapa pendanaan proyek utama meliputi:
- Investasi ekuitas dan pinjaman sebesar USD 1 miliar untuk delapan proyek energi bersih, termasuk pembiayaan proyek PLTP Ijen senilai USD 126 juta dari International Development Finance Corporation (DFC).
- Alokasi dana USD 5,2-6,1 miliar untuk 19 proyek yang masih dalam tahap persetujuan.
- Jaminan proyek sebesar USD 2 miliar dari Pemerintah Inggris dan AS untuk mengurangi risiko investasi dan menurunkan suku bunga pinjaman.
Pendanaan ini merupakan bagian dari strategi JETP untuk meningkatkan bauran energi terbarukan, mencapai puncak emisi sebesar 290 juta ton CO₂ pada 2030, serta mendorong investasi dalam proyek infrastruktur energi hijau.
Langkah Konkret yang Harus Ditempuh Pemerintah
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, mendesak pemerintah untuk tidak ragu dalam menjalankan transisi energi meskipun Amerika Serikat menarik diri dari Persetujuan Paris. Ia menekankan bahwa JETP tidak bergantung hanya pada AS, tetapi juga melibatkan banyak negara dan lembaga keuangan internasional.
Untuk mempercepat transisi energi, IESR merekomendasikan langkah-langkah berikut:
- Melanjutkan Satgas Transisi Energi Nasional (TEN) untuk mengoordinasikan pelaksanaan JETP, ETM (Energy Transition Mechanism), dan program transisi energi lainnya.
- Melakukan reformasi kebijakan energi guna mengatasi hambatan dalam pengembangan energi terbarukan, sebagaimana dipetakan dalam Comprehensive Investment Policy Plan (CIPP).
- Menyelaraskan target JETP dalam dokumen perencanaan energi nasional seperti Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
- Menyelesaikan proses pensiun dini PLTU Cirebon I, yang telah dibahas selama tiga tahun terakhir melalui skema ETM.
Transisi Energi sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi
IESR menegaskan bahwa transisi energi bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga strategi ekonomi yang penting. Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, yang membutuhkan pasokan energi besar dari sumber berkelanjutan. Jika ketergantungan pada PLTU batubara terus dipertahankan, Indonesia berisiko mengalami “bunuh diri ekonomi” karena tingginya biaya operasional, dampak kesehatan akibat polusi, serta kehilangan daya saing dibandingkan negara lain di Asia Tenggara.
Berdasarkan kajian IESR, penghentian PLTU secara dini dapat menghemat biaya subsidi listrik dan kesehatan masing-masing sebesar USD 34,8 miliar dan USD 61,3 miliar. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan potensi kerugian dari aset mangkrak, biaya dekomisioning, serta dampak ekonomi lainnya.
IESR juga mendukung komitmen Presiden Prabowo untuk mengakhiri PLTU pada 2040 dan mencapai 100 persen energi terbarukan sebelum 2050, sebagaimana yang disampaikan dalam forum APEC dan KTT G20. Untuk itu, IESR mendesak pemerintah segera menyusun perencanaan listrik nasional yang konkret agar target tersebut dapat tercapai.
Dengan dukungan kebijakan yang kuat dan implementasi yang tepat, transisi energi dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
