Rio de Janeiro, KabarHijau.com – Brasil telah menetapkan dasar hukum bagi sistem perdagangan karbonnya, namun para pemerhati lingkungan meragukan apakah kebijakan ini akan mampu menurunkan emisi negara yang saat ini menempati peringkat keenam terbesar di dunia, menurut EU Emissions Database.
Aturan yang disahkan tidak menetapkan batas emisi untuk sektor pertanian, yang merupakan penyumbang emisi terbesar di Brasil, mencapai sekitar 74% dari total emisi nasional.
“Kita telah kehilangan kesempatan untuk membawa sektor agribisnis ke dalam regulasi yang tidak hanya membatasi emisi, tetapi juga mendorong keberlanjutan,” ujar Gabriela Savian, Wakil Direktur Kebijakan Publik di Amazon Environmental Research Institute (IPAM).
Tanpa memasukkan sektor pertanian, hanya sekitar 16% dari total emisi Brasil yang akan tercakup dalam sistem perdagangan karbon yang baru, menurut Natalie Unterstell, Presiden Instituto Talanoa, sebuah lembaga pemikir kebijakan iklim di Brasil.
Meskipun peraturan ini tidak mencakup emisi terbesar negara, regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mendorong proyek karbon yang melindungi hutan dari tekanan sektor agribisnis.
Dalam sistem cap-and-trade, pemerintah menetapkan batas emisi untuk setiap sektor ekonomi, dan perusahaan yang melebihi batas dapat membeli izin dari perusahaan lain yang masih memiliki kuota tersisa.
Di Uni Eropa, sistem cap-and-trade terbesar di dunia mencakup sekitar 40% dari total emisi sektor penerbangan, industri, dan energi—sektor yang sebagian besar terkait dengan pembakaran bahan bakar fosil.
Namun, Brasil memiliki karakteristik yang berbeda. Data dari Climate Observatory menunjukkan bahwa sebagian besar emisi negara ini berasal dari peternakan sapi yang berjumlah 240 juta ekor dan perusakan kawasan alam yang luas, terutama untuk membuka lahan bagi peternakan dan perkebunan.
Pengaruh Lobi Agribisnis
Keputusan untuk mengecualikan sektor pertanian dari batas emisi merupakan hasil dari tekanan kelompok lobi agribisnis yang dominan di Kongres Brasil.
Mereka berargumen bahwa sistem perdagangan karbon di dunia jarang memasukkan sektor pertanian karena kesulitan teknis dalam mengukur emisi secara akurat, meskipun para peneliti meyakini tantangan ini dapat diatasi.
“Tidak ada negara di dunia yang memiliki regulasi untuk sektor pertanian karena tidak adanya metrik ilmiah yang terbukti untuk mengukur emisi mereka,” kata Pedro Lupion, Presiden Fraksi Pertanian Parlemen Brasil, dalam sebuah pernyataan tahun 2023.
Sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi, perusahaan besar yang merupakan penyumbang utama polusi diharapkan menjadi sumber pendanaan utama bagi inisiatif perlindungan hutan, kata Savian. Skema ini dapat membantu mengurangi tekanan terhadap lahan pertanian.
“Meskipun tidak ada batasan emisi bagi sektor yang paling banyak menghasilkan emisi, yakni deforestasi, sistem cap-and-trade ini dapat menjadi dasar bagi pendanaan skema yang berupaya memerangi deforestasi dan mendorong regenerasi hutan,” tambahnya.
Peran Pasar Karbon Sukarela
Di Brasil, semakin banyak perusahaan dan pemerintah daerah yang berinvestasi dalam kredit karbon dari proyek konservasi dan pemulihan hutan.
Salah satu perusahaan yang terlibat adalah Carbonext, yang mengelola 11 proyek di berbagai wilayah bekerja sama dengan petani dan komunitas lokal, mencakup lebih dari 322.000 hektar hutan.
Saat ini, kredit karbon dari proyek tersebut dijual di pasar karbon sukarela kepada perusahaan yang ingin mengimbangi emisi mereka meskipun belum ada persyaratan hukum. Namun, CEO Carbonext, Janaina Dallan, berharap bahwa di masa depan kredit ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban dalam sistem perdagangan karbon yang telah diatur.
Selain komunitas dan pemilik lahan swasta, dua negara bagian di Amazon, Tocantins dan Para, juga aktif di pasar karbon. Keduanya telah mengumumkan rencana untuk menjual lebih dari USD 600 juta dalam bentuk kredit karbon offset yurisdiksi.
Jenis kredit ini diperoleh dari upaya pemerintah dalam mengurangi deforestasi atau menangkap karbon dalam wilayah mereka. Karena skema ini berbasis kebijakan negara, asetnya lebih terlindungi dari permasalahan kepemilikan lahan yang sering kali mencoreng reputasi proyek karbon swasta di Brasil.
Kredit ini dihitung berdasarkan keberhasilan suatu wilayah dalam menekan tingkat deforestasi—indikator yang jelas—berbeda dengan proyek swasta yang sering kali dituduh melebih-lebihkan risiko deforestasi untuk meningkatkan nilai kredit karbon mereka.
Hukum baru juga memungkinkan konversi kredit karbon sukarela menjadi aset yang dapat dibeli oleh negara lain untuk mencapai target iklim mereka. Raul Protazio, Sekretaris Lingkungan dan Keberlanjutan Negara Bagian Para, mengatakan bahwa kebijakan ini membuka peluang bagi Brasil untuk menjual kredit karbon ke negara lain, seperti Swiss, guna membantu melindungi Amazon sambil mendukung target nasional negara pembeli.
Konferensi Iklim COP30 yang akan digelar tahun ini di Para diharapkan dapat memperkuat kerangka kerja perdagangan karbon global dan mendorong lebih banyak kerja sama internasional dalam perlindungan lingkungan.
Sumber: The Japan Times
