Jakarta, KabarHijau.com – Pemerintah diharapkan lebih serius mendorong penggunaan bioethanol sebagai bahan bakar nabati (BBN) menyusul penetapannya sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini membutuhkan intervensi yang signifikan, khususnya dalam hal pengadaan bahan baku atau feedstock.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menegaskan bahwa kesungguhan pemerintah sangat diperlukan untuk menjawab sejumlah tantangan dalam pengembangan bioethanol di Indonesia. “Hal yang utama adalah pemerintah harus melakukan intervensi pengadaan feedstock (bahan baku),” ujarnya seperti dikutip dari Antara, Minggu (26/1).
Tiga Tantangan Pengembangan Bioethanol
Fabby menjelaskan bahwa terdapat tiga tantangan utama dalam pengembangan bioethanol sebagai energi nabati.
Pertama, ketersediaan bahan baku bioethanol di Indonesia masih sangat terbatas dibandingkan dengan bahan baku biodiesel seperti kelapa sawit. “Tanaman seperti tebu, jagung, sorgum, dan singkong yang menjadi sumber bioethanol jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan skala besar. Bahkan gula pun saat ini masih harus diimpor, sementara molase yang digunakan untuk ethanol juga terbatas,” ujarnya.
Kedua, produksi ethanol berkualitas fuel grade (99 persen) memerlukan teknologi dan investasi besar. Tanpa intervensi pemerintah, tantangan ini sulit diatasi.
Ketiga, tantangan terkait harga. Harga ethanol di pasar internasional cenderung lebih mahal dibandingkan harga minyak bumi karena ethanol juga digunakan sebagai bahan baku industri dan pangan.
Kebijakan Subsidi dan Dukungan Finansial
Berbeda dengan biodiesel yang mendapat dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), pengembangan bioethanol belum memiliki lembaga khusus serupa. Fabby menyebutkan bahwa pemerintah perlu menyiapkan subsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika ingin mengembangkan bioethanol dengan harga terjangkau.
“Kalau mau mengembangkan bioethanol, pemerintah harus siap-siap menggunakan APBN untuk subsidi,” jelasnya.
Peran BUMN dalam Mendukung Bioethanol
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, menambahkan bahwa pemerintah perlu melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengembangan bioethanol, khususnya dalam penyediaan bahan baku skala massal.
“Kita harus melihat potensi membangun perkebunan singkong atau tebu dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan bioethanol. Jika hanya mengandalkan produksi kebun singkong atau tebu saat ini, tidak akan mampu menyaingi produksi CPO,” katanya.
Menurut Marwan, intensifikasi dan ekstensifikasi lahan tanaman sumber bioethanol menjadi langkah yang tidak bisa dihindari jika pemerintah ingin serius dalam menjadikan bioethanol sebagai solusi energi hijau di masa depan.
Pengembangan bioethanol sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional memerlukan langkah konkret, termasuk penyediaan bahan baku, subsidi, dan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta. Dengan demikian, harapan untuk memanfaatkan bioethanol sebagai energi terbarukan dapat terwujud.
Sumber : Antara