Jakarta, KabarHijau.com – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mengumumkan kesiapan Indonesia untuk memperdagangkan 2,48 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) di pasar global mulai 20 Januari 2025. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya nasional mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus memanfaatkan peluang ekonomi dari perdagangan karbon.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudjianto, dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (15/1), mengungkapkan optimisme Indonesia menghadapi perdagangan karbon internasional.
“Ini adalah langkah besar bagi Indonesia. Kita optimis bahwa bersama-sama, kita mampu mengimplementasikan dan menghadapi tantangan perdagangan karbon internasional demi mencapai target NDC sekaligus memperoleh manfaat ekonomi,” ujar Ary.
Sejak bursa karbon mulai beroperasi di Indonesia pada September 2023, nilai perdagangan domestik telah mencapai Rp55,237 miliar dengan volume 1,040 juta ton CO2e. Potensi besar ini kini membuka peluang bagi Indonesia untuk memasuki pasar internasional, dengan IDXCarbon yang dikembangkan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai platform utama.
Ary menjelaskan, keberhasilan perdagangan karbon memerlukan regulasi yang adil, sistem pengawasan transparan, dan komitmen bersama. Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Infrastruktur transparansi seperti Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) juga menjadi pendukung utama.
Langkah perdagangan karbon ini sejalan dengan target pengurangan emisi dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). Berdasarkan Enhanced NDC, Indonesia menargetkan pengurangan emisi GRK sebesar 31,89 persen melalui upaya mandiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Selain itu, Second NDC yang akan diajukan ke UNFCCC pada 2024 juga akan mencakup sektor baru seperti kelautan dan hulu migas, serta elemen penting seperti just transition dan adaptasi iklim.
“Kita semua harus terus bersinergi dan berkolaborasi untuk mengurangi emisi GRK serta meningkatkan ketahanan iklim demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tegas Ary.
Peluncuran perdagangan karbon internasional pada 20 Januari 2025 akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan komitmen Indonesia mengurangi emisi GRK sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru. Dengan fondasi regulasi yang kokoh dan dukungan infrastruktur transparansi, Indonesia siap menjadi pemain utama di pasar karbon global.
Sumber : Antara
