Tokyo, KabarHijau.com – Pemerintah Jepang mengumumkan rencana pemberian subsidi untuk penerapan teknologi penangkapan karbon (carbon capture) pada sektor industri dan pembangkit listrik, serta penyimpanan emisi karbon yang ditangkap ke dalam tanah. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Jepang mencapai target net zero pada tahun 2050.
Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) menyatakan bahwa perdagangan emisi akan dimulai pada tahun 2026. Para pelaku industri yang menghasilkan emisi karbon tinggi akan diwajibkan menerapkan langkah-langkah radikal, seperti penyimpanan karbon bawah tanah. Namun, biaya penyimpanan ini diperkirakan mencapai 10.000-18.000 yen (sekitar Rp1 juta – Rp1,7 juta) per ton karbon dioksida (CO2). Sebagai perbandingan, biaya di Eropa sekitar $70 (sekitar Rp1 juta) per ton.
Untuk mengatasi tantangan biaya ini, pemerintah Jepang akan menanggung selisih biaya penyimpanan karbon di dalam negeri dengan biaya penangkapan karbon di negara lain, seperti Norwegia selama 10 tahun dan Inggris hingga 15 tahun.
Bulan ini, Jepang juga akan memulai diskusi dan pengembangan kerangka hukum yang mencakup subsidi untuk biaya penangkapan emisi karbon dari sektor industri, transportasi ke lokasi penyimpanan, hingga proses penyimpanan bawah tanah. Kebijakan ini diharapkan mempercepat transisi menuju energi bersih dan mendukung target keberlanjutan global.
Langkah proaktif Jepang ini menjadi contoh komitmen serius dalam mengatasi tantangan perubahan iklim global dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.
