Jakarta, KabarHijau.com – Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah nyata untuk mempercepat implementasi perdagangan karbon internasional.
Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) KLH, Ary Sudijanto, menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi garda terdepan dalam pasar karbon global. “Dengan otorisasi yang telah disepakati di COP 29 UNFCCC, Indonesia semakin memperkuat posisinya. Kami mengundang seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam mengurangi emisi secara signifikan,” ujar Ary dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/1).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Indonesia mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) sekaligus mendukung implementasi Pasal 6.2 dan 6.4 Perjanjian Paris.
Peluang Strategis dalam Pengurangan Emisi Global
Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menilai bahwa momen ini adalah peluang emas bagi Indonesia untuk memainkan peran strategis dalam pengurangan emisi global. “Indonesia memiliki potensi besar di sektor karbon. Dengan dukungan semua pihak, kita bisa memanfaatkan peluang ini untuk mendukung penguatan ekonomi karbon sekaligus pencapaian target NDC,” jelas Joko.
Sementara itu, Direktur Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH, Wahyu Marjaka, menyoroti pentingnya regulasi dan kerangka kerja infrastruktur NEK untuk mendukung perdagangan karbon internasional. “Kami telah memulai implementasi Pasal 6 Perjanjian Paris dengan memastikan akuntabilitas melalui Sistem Registri Nasional (SRN). Kolaborasi bilateral seperti Mutual Recognition Agreement (MRA) juga sedang dijajaki, termasuk dengan organisasi internasional seperti Verra, Plan Vivo, dan Gold Standard,” ungkap Wahyu.
Penguatan Infrastruktur dan Sistem MRV
Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MRV KLH, Hari Wibowo, menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) yang transparan dan berkualitas untuk mendukung SPE-GRK (Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca).
“Melalui mekanisme ini, kredit karbon yang telah diverifikasi dapat dikonversi menjadi unit perdagangan sesuai standar internasional, membuka akses yang lebih luas ke pasar karbon domestik dan global,” jelas Hari.
Langkah ini juga melibatkan pengembangan carbon accounting and management untuk memantau pencapaian target NDC, serta penentuan kuota berdasarkan peta jalan perdagangan karbon yang merujuk pada NDC.
Momentum Penting bagi Indonesia
Acara ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memantapkan posisinya sebagai salah satu produsen unit karbon terbesar di dunia. Dengan perdagangan karbon internasional, Indonesia tidak hanya berkontribusi signifikan dalam pengendalian perubahan iklim global tetapi juga menciptakan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi melalui ekosistem perdagangan karbon.
Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain utama dalam pasar karbon global, membuktikan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau.
