Brussels, KabarHijau.com – Kepala Kebijakan Iklim Uni Eropa, Wopke Hoekstra, memperingatkan bahwa upaya global untuk mengatasi perubahan iklim akan terpukul jika Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menarik negaranya dari Perjanjian Paris. Saat ini, Amerika Serikat merupakan penghasil polusi terbesar kedua di dunia setelah Cina.
“Jika hal itu terjadi, hal tersebut akan menjadi pukulan telak bagi diplomasi iklim internasional,” kata Hoekstra pada Rabu (8/1/2025). Ia menambahkan bahwa jika AS keluar dari Perjanjian Paris, negara-negara lain harus “menggandakan diplomasi iklim” untuk tetap menjaga momentum upaya global.
“Pada akhirnya, tidak ada alternatif lain untuk memastikan semua pihak berpartisipasi. Perubahan iklim tidak mengenal batas, ini adalah masalah global yang harus dipecahkan bersama,” tegasnya.
Ancaman Penarikan AS dari Perjanjian Paris
Sejumlah sumber dari tim transisi Trump mengindikasikan bahwa mereka tengah mempersiapkan perintah eksekutif untuk menarik AS dari perjanjian perubahan iklim global tersebut. Trump, yang menyebut perubahan iklim sebagai kebohongan, sebelumnya telah menarik AS dari Perjanjian Paris selama masa jabatannya pada 2017–2021.
Perjanjian Paris, yang melibatkan hampir 200 negara, merupakan inti dari negosiasi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi emisi dan menyediakan pendanaan bagi upaya global dalam menghadapi perubahan iklim. AS, sebagai salah satu negara penghasil polusi terbesar, memainkan peran penting dalam negosiasi tersebut, termasuk melalui kerja sama dengan Cina untuk membangun dasar bagi kesepakatan iklim global baru-baru ini.
Trump diprediksi akan mengubah kebijakan iklim Gedung Putih setelah dilantik pada 20 Januari mendatang. Bulan lalu, ia memperingatkan Uni Eropa agar membeli lebih banyak minyak dan gas dari AS atau menghadapi ancaman kenaikan tarif.
Uni Eropa Berkomitmen
Hoekstra menegaskan bahwa Uni Eropa akan berusaha tetap bekerja secara konstruktif dengan pemerintahan AS yang baru dalam berbagai isu, termasuk perubahan iklim. Ia juga menyebut bahwa Komisi Iklim Uni Eropa telah menjalin komunikasi dengan berbagai kontak di AS, termasuk di tingkat non-federal.
“Memastikan sebanyak mungkin teman-teman Amerika kami tetap berada di jalur yang sama dan bekerja bersama kami adalah sesuatu yang akan saya perjuangkan,” ujar Hoekstra.
Namun demikian, Hoekstra mengakui bahwa Uni Eropa kemungkinan akan melewatkan tenggat waktu pada Februari mendatang untuk menyampaikan rencana dan target iklim baru ke PBB. Ia menambahkan bahwa siklus politik Uni Eropa saat ini tidak sejalan dengan jadwal tenggat waktu PBB.
Meski demikian, Uni Eropa berkomitmen untuk memiliki rencana iklim 2035 yang siap sebelum Pertemuan Perubahan Iklim PBB pada November tahun ini di Belem, Brasil.